SOSIALISASI PEMANTAPAN KECAMATAN INKLUSI 2017 DI KECAMATAN KOTAGEDE

Implementasi dalam mendorong Kota Yogyakarta menjadi kota inklusi terus diupayakan oleh pemerintah kota. Dewan yang ada di kota sangat mencermati isi dari indikator kota inklusi dan tidak hanya mengesahkan, karena pemerintah maupun DPRD sangat berkomitmen menjadikan pemerintah Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi. Dalam rangka mempercepat proses implementasi menuju Kota Yogyakarta yang inklusi, maka  sosialisasi pemantapan kecamatan…

Read More
Gambar menunjukkan amplop berwarna coklat terang dengan tulisan PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PESERTA KELAS INTENSIF untuk Sekolah Riset Disabilitas Angkatan 2

PENGUMUMAN KEPESERTAAN KELAS INTENSIF SEKOLAH RISET PENYANDANG DISABILITAS Angkatan 2

Rangkaian pendaftaran, peningkatan kapasitas, penulisan abstrak, hingga wawancara sebagai proses penerimaan peserta sekolah riset penyandang disabilitas angkatan 2 telah selesai dilaksanakan. Kami menerima total lebih dari 80 abstrak proposal riset advokasi dari 115 pendaftar. Abstrak proposal yang masuk memiliki karakter, isu, persoalan, dan gaya penulisan yang beragam. Seluruh abstrak merupakan karya dan kekayaan intelektual penulisnya…

Read More

Review Pasal- Pasal Perda DIY No. 4 tahun 2012: Pendidikan, Kesehatan, Hukum, dan Adminduk

Yogyakarta, sapdajogja.org, SAPDA mengadakan workshop: review implementasi dan dokumen Perda No. 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dihadiri oleh Bapeljamkesos, Bappeda, Komite Disabilitas DIY, perwakilan mitra, jaringan, dan komunitas penyandang disabilitas Yogyakarta antara lain HWDI (Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia), Samsara, Gergatin, Rifka, dan Sigab pada Senin, 1 April 2019…

Read More

Apa itu HPP dan Kegunaannya dalam Penanganan Kekerasan Disabilitas?

Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dapat membantu lembaga layanan untuk mengidentifikasi kondisi psikososial penyintas kekerasan sebagai bentuk alat bukti. Namun dalam penyelesaian kasus kekerasan yang melibatkan penyintas penyandang disabilitas, HPP tidak hanya menjadi penguat alat bukti melainkan juga hadir sebagai bentuk akomodasi yang layak. “HPP juga termasuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Ini sesuai dengan…

Read More
Musrenbang

[#EdisiKonferensi] Politik Desa Perlu Menjangkau Perempuan Disabilitas

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan perlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa. Menurut pasal 58 dari UU ini, penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa salah satunya harus mempertimbangkan perempuan. Selain itu, pasal 54 menyebut bahwa Musyawarah Desa wajib pula melibatkan unsur masyarakat. Di dalam halaman lampiran dari produk hukum tersebut, dijelaskan bahwa kelompok perempuan…

Read More

SURAT KE DINAS PENDIDIKAN DIY

Kasus Sekolah di Kota Yogyakarta Tidak Mau Menerima Anak Berkebutuhan Khusus/Penyandang Disabilitas Perlu kami beritahukan bahwa Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 21 Mei 2015, telah menerima kedatangan Ibu E (untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, nama lengkap dan alamat ada di Kantor Komite) yang telah menyampaikan keluhannya kepada…

Read More

Pertemuan Virtual SAPDA dan PN Batam Awali Kerjasama Mewujudkan Sistem Peradilan Inklusif

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) melakukan pertemuan virtual dengan Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (16/11). Pertemuan ini menandakan dimulainya kerjasama kedua belah pihak dalam penyediaan sistem peradilan yang inklusif bagi kelompok penyandang disabilitas. Ketua PN Batam Wahyu Imam Santoso mengaku sangat memandang penting hubungan kerjasama ini. Sebab, pihaknya mengalami kesulitan dalam melakukan penyediaan…

Read More

Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa Perlu Ditingkatkan

Berbicara tentang pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas, saat ini hanya menyasar kepada remaja dan anak usia sekolah. Sedikit sekali pelayanan yang mengarah kepada penyandang disabilitas usia dewasa. Hal inilah yang mendasari Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan RI mengadakan acara bertema Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa. Acara ini berlangsung dari tanggal…

Read More