Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan roleplay uji coba aksesibilitas terhadap fasilitas di Pengadilan Agama Yogyakarta (7/12). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas MoU kedua lembaga, sekaligus sebagai peringatan Hari Disabilitas Internasional. Roleplay dipandu oleh Fatum Ade dan Rini Rindawati dari divisi Woman & Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA. Turut hadir sejumlah individu…
Hari : Sabtu, 19 April 2014 Narasumber : Sunardi Pak Sunardi yang biasanya dipanggil dengan nama pak Wito ini awalnya adalah orang jalanan, namun hasratnya berubah ketika menolong orang-orang yang mengalami musibah, yaitu gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006 silam. Banyak orang yang mengalami bencana sehingga menyebabkan banyak orang menyandang disabilitas. Berangkat…
Meliput isu disabilitas memiliki tantangan tersendiri. Jurnalis perlu memperhatikan rambu-rambu tertentu ketika mewawancarai, mengambil gambar, menulis, maupun melakukan aktivitas jurnalisme lainnya yang melibatkan penyandang disabilitas, sehingga pemberitaan yang dihasilkan tidak jatuh ke dalam stereotip dan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Cheta Nilawaty, jurnalis dari kanal Tempo Difabel menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meliput…
Penilaian personal memungkinkan lembaga layanan mampu menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan khususnya. Kini, penilaian personal telah wajib diterapkan oleh seluruh pengadilan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Umum (Badilum) Nomor 1692 Tahun 2020. Namun, tidak cukup jika penilaian personal sebatas diterapkan di pengadilan. Demi semakin mempermudah penyandang…
Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dapat membantu lembaga layanan untuk mengidentifikasi kondisi psikososial penyintas kekerasan sebagai bentuk alat bukti. Namun dalam penyelesaian kasus kekerasan yang melibatkan penyintas penyandang disabilitas, HPP tidak hanya menjadi penguat alat bukti melainkan juga hadir sebagai bentuk akomodasi yang layak. “HPP juga termasuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Ini sesuai dengan…
Yogyakarta, 18 Juli 2023 – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) meluncurkan Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Tahun 2022 (Catahu KBGD 2022) dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-18 lembaga SAPDA. Catahu mengangkat tajuk “Akomodasi yang Layak: Antara Angka dan Realita”, sesuai dengan highlight utama dari temuannya. Kegiatan ini berlangsung dengan…
Pendataan merupakan kunci penting agar pemberian bantuan sosial kepada kelompok penyandang disabilitas bisa dilakukan secara merata. Namun Indonesia sendiri belum memiliki mekanisme pendataan yang valid, sehingga rencana aksi pemerintah terhadap penyandang disabilitas belum tepat sasaran. “Bagaimana pemerintah bisa membuat program yang terbaik, yang menyasar kepada teman-teman penyandang disabilitas, saat data penyandang disabilitas sendiri masih dimana-mana?”…
Kewajiban melaksanakan penilaian personal sebaiknya tidak terpusat pada pengadilan negeri. Untuk lebih memastikan tersedianya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pidana, penerapan penilaian personal perlu dilangsungkan dari tingkat penyidikan oleh kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan. Demikian salah satu simpulan penting dari Semiloka Penilaian Personal untuk Perkara Pidana di Pengadilan yang diselenggarakan…
Hak anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif belum benar-benar terpenuhi. Ketika sudah mendapatkan akses pendidikan pun, lingkungan sekolah belum sepenuhnya bisa menjadi ruang aman bagi anak penyandang disabilitas untuk belajar dan berkembang. Setidaknya demikian salah satu gambaran temuan dalam riset anak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh SAPDA pada tahun 2022 lalu. Riset ini…
