KEKERASAN SEKSUALITAS TERHADAP DISABILITAS DAN PEREMPUAN

Hari Rabu dan Kamis, tanggal 15 dan 16 Januari 2014 SAPDA mengadakan seminar/ training mengenai”Kekerasan Seksualitas Terhadap Disabilitas dan Perempuan” yang bertempat di lantai dasar kantor BPPM Badran Yogyakarta. Kegiatan yang diikuti oleh 15 peserta ini mendapat antusias yang sangat tinggi dari para peserta, karena sebagian besar dari peserta ada yang belum pernah mengikuti training…

Read More

[VIDEO] Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Disabilitas di Masa Pandemi COVID-19

Perempuan penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan domestik di tengah pandemi COVID-19, mulai dari kekerasan ekonomi, fisik, psikologis, hingga seksual. Kondisi ini diakibatkan kebijakan pembatasan yang memicu peningkatan stress dan kesulitan ekonomi. Jika Anda adalah perempuan disabilitas, atau mendapati ada perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan di lingkungan Anda, mari simak video berikut agar memahami bagaimana penanganan…

Read More

PN Purwokerto, PN Purbalingga dan PN Surakarta Dorong Pengadilan Inklusif

Pengadilan yang berkomitmen menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terus bertambah. Sepanjang bulan Juli 2022, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menandatangani perjanjian kerjasama dengan tiga pengadilan menuju inklusif, yaitu Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, PN Purbalingga dan PN Surakarta melalui kegiatan asistensi yang berlangsung masing-masing pada 6 Juli, 7 Juli dan 20 Juli 2022….

Read More
SAPDA Asistensi Pembangunan Aksesibel di PN Yogyakarta

SAPDA Asistensi Pembangunan Aksesibel di PN Yogyakarta

Pengadilan Negeri Yogyakarta kembali melakukan perbaikan layanan demi aksesibilitas lingkungan pengadilan yang ramah bagi penyandang disabilitas pada Sabtu, 22 Februari 2020. SAPDA diundang khusus oleh PN Yogyakarta untuk mengasistensi pembangunan guiding block di lingkungan pengadilan agar sesuai dengan kebutuhan disabilitas. Widodo Budi Santoso, sekretaris PN Yogyakarta menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan perbaikan aksesibilitas layanan sebagai…

Read More
Covid-19, Suara Difabel: Jangan Lupakan Kami!

Covid-19, Suara Difabel: Jangan Lupakan Kami!

Dalam situasi pandemik Covid-19 yang membahayakan ini, penyandang disabilitas/difabel merupakan bagian yang paling rentan dalam masyarakat. Seringkali anggota kelompok kami memiliki kerentanan berlapis, ketika yang bersangkutan sekaligus adalah anak-anak, orang tua, dan juga perempuan difabel yang sedang hamil. Sayangnya, kerentanan difabel dalam situasi ini belum direspon secara komprehensif oleh pemerintah. Dari sekian banyak informasi publik…

Read More

PENYUSUNAN SOP PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN LINTAS MITRA DI DIY

Kamis, 15 September 2016, BPPM-FPKK menyelenggarakan acara Penyususnan SOP penanganan perempuan dan anak korban kekerasan lintas mitra di DIY yang bertempat di Hotel Grace Ramayana Sosrowijayan Malioboro Yogyakarta. Peserta yang ikut terlibat adalah anggota Forum DIY ( LSM, Medis, Dinsos, bapeljamkesos, Forum di 5 kab.kota). Agenda pertemuan adalah Penyususnan SOP penanganan perempuan dan anak korban kekerasan…

Read More

PERAN PEREMPUAN DIFABEL DALAM ADVOKASI HAK PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS

Dalam satu dekade terakhir isu perempuan seolah menjadi bintang dalam upaya peningkatan peran dalam kehidupan sosial yang selama ini masih di tempatkan dalam subordinat dari peran laki-laki. Hal tersebut tidak lepas dari konstruksi sosial yang selama ini terbangun didalam masyarakat juga struktur budaya yang sering kali menciptakan perbedaan kapasitas antara laki-laki dan perempuan. Kondisi riil…

Read More
Gambar sampul buku

[DOWNLOAD] Buku Sistem Rujukan Pidana & Perdata bagi Perempuan & Anak Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Sistem rujukan merupakan layanan yang diberikan kepada korban melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga pengada layanan berdasarkan kebutuhan korban guna mendapatkan pemulihan secara komprehensif. Dengan adanya rujukan, pendampingan dan penanganan kasus akan semakin mudah lewat proses pelimpahan wewenang kepada lembaga atau penyedia layanan lain. Namun, idealnya sistem rujukan perlu memberhatikan akomodasi yang layak untuk memastikan…

Read More