Pengadilan merupakan salah satu ruang publik yang semestinya dapat diakses oleh siapapun. Hal ini disampaikan Fatum Ade, dalam sosialisasi pengadilan inklusif di Pengadilan Negeri Karanganyar pada Jumat (26/06). Ade melanjutkan bahwa setiap warga negara berhak mengakses ruang pengadilan. Setiap kelompok masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan memerlukan fasilitas dan layanan berbeda-beda, salah satunya adalah penyandang…
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) bersama Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta melakukan rapat kerja pada Selasa (2/3). Kegiatan ini menghasilkan sejumlah rencana kolaborasi antar kedua lembaga di masa depan terkait mewujudkan aksesibilitas sarana prasarana dan layanan di pengadilan. “Kami mengerti bahwa bapak ibu di Pengadilan Tinggi memiliki kesulitan untuk mengkonkritkan aksesibilitas secara cepat karena…
Dalam rangka kerjasama yang terjalin antara SAPDA dan RRI Kotabaru Yogyakarta di setiap hari Sabtu dalam program Lentera Kasih di channel 91.1 FM membahas terkait isu-isu yang terjadi di seputar dunia disabilitas, untuk siaran pada hari Sabtu 7 Maret 2015 ini bertema KEPESERTAAN JAMKESOS, dimana siaran ini juga bertujuan menjawab pertanyaan dari teman-teman disabilitas terkait…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA menyelenggarakan lokakarya nasional Meminimalisir KDRT Berbasis Gender dan Disabilitas di Masa Pandemi, Rabu (21/4), dengan peserta dari komunitas penyandang disabilitas dan perwakilan kelompok pra-sejahtera terdampak pandemi COVID-19 lainnya. Lokakarya berhasil mengungkap bagaimana perempuan penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan domestik selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan data laporan yang…
Dalam upaya mendukung penyelenggaraan peradilan yang inklusif, SAPDA dan Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta menandatangi Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, Senin (8/6). Kerjasama ini mendorong keterlibatan SAPDA di lingkup luar kuasa hukum. Misalnya, pendampingan psikososial, konseling dan hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum diluar kuasa hukum. “Kami meminta Sapda membuat…
Sebanyak 159 aparatur pengadilan yang tersebar dari 29 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan 4 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) resmi menyelesaikan pelatihan isu disabilitas yang diselenggarakan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) sepanjang Desember 2021 hingga Mei 2022 lalu. Direktur Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen…
Yogyakarta, 25 Februari 2022 – Layanan penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas Rumah Cakap Bermartabat Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (RCB SAPDA) menerbitkan hasil survei Pemaknaan Orang Muda terhadap Kekerasan Seksual melalui webinar bertajuk “Orang Muda Memaknai Kekerasan Seksual: Antara Timpangnya Pengetahuan dan Dukungan, pada Jumat 25 Februari 2022. Kegiatan ini berlangsung dengan dukungan…
Penyandang disabilitas masih mengalami beragam hambatan dalam mengakses layanan pengadilan. Standar pemeriksaan yang inklusif berbasis pemenuhan akomodasi yang layak sangat penting agar penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum terlindungi dan terpenuhi hak-haknya dalam proses peradilan. Berbagai perwakilan organisasi penyandang disabilitas menyampaikan pengalamannya masing-masing berhadapan dengan hukum dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan…
• Melakukan Konsultasi dan pendampingan bagi difabel yang memiliki masalah dan pendampingan organisasi difabel baru (5 Kabupaten/Kota diPropinsi DIY dan Propinsi Jawa Tengah ( Kabupaten/Kota magelang dan Kabupaten Klaten ) • Advokasi anti Diskriminasi terhadap Difabel dalam penerimaan CPNS tahun 2006. • Training TOT HAM bagi kelompok Difabel se DIY JATENG berkerjasama dengan Komnas HAM…
