Rujukan kasus adalah proses pelimpahan wewenang kepada lembaga atau penyedia layanan lain untuk mempermudah penanganan dan pendampingan kasus. Sedangkan sistem rujukan adalah layanan yang diberikan kepada korban melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga pengada layanan berdasarkan kebutuhan korban guna mendapatkan pemulihan secara komprehensif. Sistem rujukan merupakan sistem yang harus menjiwai dan mendukung kinerja para pemangku…
Pada bulan ini kita memperingati beberapa hari yang penting, dan bagi saya mempunyai keterkaitan yang cukup erat bagi difabel. Yang pertama adalah “the international day of persons with disabilities” (3 Desember) yang baru-baru ini diperingati oleh berbagai instansi negeri ini sebagai hari internasional penyandang cacat / penyandang disabilitas / difabel, yang ke dua adalah hari…
Pelayanan disabilitas di ruang lingkup pengadilan sudah seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan setiap ragam disabilitas. Atas dasar itulah Pusat Penelitian Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang MA) berkunjung ke kantor SAPDA untuk melakukan penelitian pada Kamis, (02/07). Penelitian yang bertajuk “Standarisasi Pelayanan Disabilitas di Pengadilan” ini bertujuan untuk memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas yang…
Penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas (KBGD) masih menemui berbagaikendala baik secara teknis maupun non teknis. Akomodasi yang Layak (selanjutnya disebut AYL) dalam UU Penyandang Disabilitas diartikan sebagai modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk disabilitas berdasarkan kesetaraan. Hasil penelitian yang dilakukan…
Kota Yogyakarta merupakan Kota di wilayah Provinsi DIY yang beberapa tahun terakhir ini mempunyai kebijakan berpihak kepada difabel/penyandang disabilitas. Hal tersebut sudah terlihat dengan beberapa Keputusan Walikota Yogyakarta tentang penerapan pendidikan inklusi, pekerjaan kepada difabel (adanya penghargaan kepada perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada difabel), serta kebijakan jaminan pembiayaan kesehatan daerah kepada difabel serta beberapa kebijakan…
Institusi pengadilan masih memerlukan berbagai dukungan untuk dapat menyediakan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik dalam hal anggaran, perspektif dan sumber daya manusia. Perwakilan dari pengadilan Negeri, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara menyampaikan berbagai masukan agar upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan dapat berjalan lebih optimal. Salah satu…
Perempuan adalah separuh Indonesia. Partisipasi perempuan dalam politik Indonesia adalah warna demokrasi bangsa. Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, dari total 100.359.152 pemilih yang terdaftar dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020, ada 50.194.726 pemilih perempuan atau 50,2 persen. Data ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi kunci penting arah politik, demokrasi dan pemerintahan Indonesia ke depan….
Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membuka ruang lebih besar bagi penanganan yang lebih optimal terhadap kasus kekerasan seksual. Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, UU TPKS lebih banyak menyorot pemenuhan hak korban, tidak terkecuali korban penyandang disabilitas. Konselor hukum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah…
Saat ini saya sedang menimba ilmu disebuah kota bernama Oulu yang terletak di sebuah negara yang katanya punya sistem pendidikan terbaik di dunia, yaitu di Finlandia. Di sini saya dan teman-teman mendapat kesempatan untuk berkunjung ke beberapa sekolah. Salah satu sekolah yang kami kunjungi adalah sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan difable. Saya berkesempatan berkunjung…
